IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MELALUI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PADA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA SELATAN

Abstract

Perlindungan tenaga kerja merupakan bagian penting dari kebijakan publik karena berkaitan dengan pemenuhan hak pekerja, keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, serta terciptanya hubungan industrial yang harmonis. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan perlindungan tenaga kerja melalui pengawasan ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan, mengidentifikasi faktor yang memengaruhi implementasi, menjelaskan hambatan, dan menguraikan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan informan yang terdiri atas pimpinan Dinas Tenaga Kerja, pejabat bidang pengawasan, pengawas ketenagakerjaan, staf, perwakilan perusahaan, serta tenaga kerja/buruh. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal. Komunikasi dilakukan melalui rapat, pengarahan, surat dinas, koordinasi, sosialisasi, pembinaan, pemeriksaan, dan komunikasi langsung. Sumber daya manusia, anggaran, sarana-prasarana, dan kewenangan tersedia, tetapi jumlah pengawas belum sebanding dengan luas wilayah dan banyaknya perusahaan. Disposisi pelaksana relatif mendukung melalui komitmen, profesionalisme, integritas, dan kepatuhan terhadap prosedur. Struktur birokrasi didukung SOP dan koordinasi, tetapi masih memerlukan penguatan terutama pada koordinasi dan tindak lanjut. Faktor penghambat paling dominan adalah keterbatasan sumber daya, sedangkan komitmen dan kompetensi pelaksana menjadi kekuatan utama. Upaya perbaikan perlu diarahkan pada penguatan sumber daya, pengawasan berbasis prioritas, komunikasi yang lebih luas, pembinaan perusahaan, pemanfaatan teknologi, dan tindak lanjut yang berkelanjutan