Transmigrasi Sebagai Upaya Pertanian

  • Yudhi Zuriah Wirya Purba Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti
  • Wardi Saleh Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti
Keywords: Transmigrasi, Upaya, Pertanian

Abstract

Pelaksanaan program transmigrasi adalah pemerataan pada berbagai aspek pengembangan.  Penyelenggaraan transmigrasi yang selama ini berciri sentralistik, kini dihadapkan pada tantangan berupa penerapan asas desentralisasi dan otonomi. Sejak reformasi atau era otonomi daerah, dan penolakan transmigrasi di beberapa daerah, transmigrasi sebagai contoh yang khas dan strategi pengembangan wilayah yang original di Indonesia pada dasarnya masih merupakan program yang masih dibutuhkan di daerah-daerah terutama dalam konteks pengembagan wilayah di luar Pulau Jawa. Dalam konteks tersebut, diperlukan reorientasi pelaksanaan program transmigrasi, yang utama terkait dengan pengembangan wilayah adalah bagaimana menempatkan pemukiman/ kawasan transmigrasi sehingga dapat benar-benar terintegrasi dengan wilayah wilayah sekitarnya sebagaimana suatu kawasan fungsional, sehingga tidak menjadi kawasan yang bersifat ekslusif. Usaha-usaha yang dilakukan dalam hal ini adalah merancang keterkaitan antara pemukiman/kawasan transmigrasi dengan wilayah-wilayah sekitarnya, baik keterkaitan fisik-spasial, sosial,ekonomi maupun budaya. Keterkaitan yang kuat ini diharapkan dapat mengeliminir berbagai stigma negatif dari program transmigrasi dan sekaligus akan mampu memicu pengembangan wilayah khususnya wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa. Untuk mendukung reorientasi pembangunan kawasan transmigrasi, sudah waktunya dikembangkan konsep dan strategi baru pengembangan kawasan transmigrasi disertai dengan indikator-indikator pengembangan yang lebih komprehensif, baik menyangkut indikator perkembangan fisik, perkembangan ekonomi, social capital dan lingkungan.  Tiga kendala utama dalam penyelenggaraan program transmigrasi, yaitu: struktural, berupa lemahnya organisasi, sumber daya aparat yang berkaitan dengan integrasi dan sinkronisasi,  substansial yang berkaitan dengan kebutuhan agar pembangunan transmigrasi ikut memantapkan pembangunan nasional meskipun anggaran terbatas dan teknis operasional, yang berkaitan dengan kurang tepat pemilihan lokasi sehingga  kurang terpadu program antar sektor dan antar kegiatan pembangunan.

References

Andriati, Ratna Dewi. 2019. Pusdatintrans dan Penyusunan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Transmigrasi. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Anharudin, dkk. 2006. Membidik Arah Kebijakan Transmigrasi Pasca Reformasi. Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketransmigrasian Departemen TenagaKerja dan Transmigrasi. Jakarta.
Badan Pusat Statistik (BPS). 2010. Hasil Sensus Penduduk 2010. Jakarta [ID]: [Internet]. [Diunduh 201917 Agustus]. Tersedia pada: https://uzairsuhaimi.files.wordpress .com/2011/06/data-sensuspenduduk-2010.pdf.
Bank Dunia. 1986. Indonesia Transmigration Sector Review. BankDunia.Washington D.C.
Direktorat Bina Potensi Kawasan Transmigrasi 2015.Ditjen Penyiapan Kawasan Dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Direktorat Pengembangan Kawasan Ditjen Penataan Ruang Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah. 2002. “Pendekatan dan Program Pengembangan Wilayah”. Bulletin Kawasan Edisi 2. Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal, Deputi tonomi Daerah dan Pengembangan Regional BAPPENAS. Jakarta
Haryati, dkk. 2006. Studi Pembangunan Pusat Pertumbuhan. Pusat Penelitian danPengembangan Ketransmigrasian Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jakarta
Heeren, H. J. 2000. Transmigrasi di Indonesia. Gramedia. Jakarta.
Jamaluddien Malik . 2014. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 307 Tahun 2014.http://www.beritasatu.com/nasional/104609-transmigrasi-disebut-sebagai-sabuk-pengaman-nkri.html
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2014. http://bto.depnakertrans.go.id/index.php. Diakses tanggal 20 Maret 2014.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. 2015. Transmigrasi Masa Doloe, Kini dan Harapan Kedepan
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2014. http://bto.depnakertrans.go.id/index.php. Diakses tanggal 20 Maret 2019.
Keputusan Presiden Repoblik Indonesia Nomor 26 tahun 1978 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penyelengaraan Transmigrasi.
Manuwiyoto, Mirwanto. 2004. Mengenal dan memahami transmigrasi. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
Mercado, R.G. 2002. Regional Development in The Philippine: A Review of Experience, State of The Art and Agenda for Research and Action, Discussion Paper Series. Phillipine Institute for Development Studies.
Montgomery, M. R. 1988. How Large is too Large? Implication of the City Size Literature for Population Policy and Research, Economic Development and Cultural Change, 36: 691-720.
Nitiyasa IG, Sudibia IK. 2013. Menggalakkan Program Transmigrasi Melalui Pembangunan Dearah. Jurnal Kependudukan. Vol. 9 No. 1. ISSN: 1907-3275.
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi
Phillipine Institute for Development Studies.Mills, Edwin S. and Hamilton, Bruce W. 1989. Urban Economic. Harper Collin, theditio.
Prihatin RB. 2013. Revitalisasi Program Transmigrasi. Jurnal Aspiral Vol. 4 No. 1. Juni 2013.
Pranoto, Sugimin. 2005. “Pembangunan Pedesaan Berkelanjutan Melalui Model Pengembangan Agropolitan. Tesis S-2 Institut Pertanian Bogor. Tidak dipublikasikan.
Pusdatintrans dan P4Trans, 2009. Transmigrasi dan Pengembangan Wilayah. https://www.academia.edu. Diakses 10 Juni 2018.
R. Djoko Pranoto, 2005, Outsourcing Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Perspektif Pengusaha).
Richard D. Irwin, Inc. Boston.Bradley, Rebecca & Gans, Joshua S. 1996. Growth in Australian Cities, theEconomic Record, the Economic
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, 2010-2025. Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian. Diakses dari Internet, 8 September 2014
Retraubun, Alex W. 2014. http://www.suarapembaruan.com/ekonomidanbisnis/pelaksanaan-transmigrasi-sabuk-pengaman-nkri.
Rustiadi, Erman dan S. Hadi. 2004. Pengembangan Agropolitan sebagai StrategiPembangunan Perdesaan dan Pembangunan Berimbang (Makalah).
Rustiadi, Ernan dkk. 2009. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Crestpent Pressdan Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
Rustiadi, 2011. Transmigrasi dan Pembangunan Wilayah. Gramedi. Jakarta.
Rustiadi, Ernan dan Junaidi, 2011. Transmigrasi dan Pengembangan Wilayah. Makalah disampaikan dalam Rangka Penyempurnaan Konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Transmigrasi, diselenggarakan oleh Kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasi RI di Jakarta, Februari 14, 2011.
Setiawan N. 2006. Satu Abad Transmigrasi Di Indonesia: Perjalanan Sejarah Pelaksanaan, 1905-2005. Bandung (ID): [Internet]. [Diunduh 2017 Juni 03].Tersedia pada: http://pustaka.unpad.ac.id/archives/ 6704.
Siswono. 2003. Konsep Transmigrasi.Jakarta. PT.Tema baru. Society of Australia, Vol. 74
Sugestiyadi, Bambang. 2013. http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/MERUBAH PARADIGMA.Program Transmigrasi pdf
Sutarno. 2013. http://industri.bisnis.com/read/20131006/99/167279/kawasan-transmigrasi-sumbang-84-juta-ton-produksi-beras
Sofyan, Fauzi, Ahmad. 2013. Pengaruh Transmigrasi terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi masyarakat. Kutai timur : jurnal ilmu pemerintahan. Vol. 1, No.3 : 1167-1180
Undang-undang No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
Yudohusodo, Siswono. 1998. Transmigrasi: Kebutuhan Negara Kepulauan Berpenduduk Heterogen dengan Persebaran yang Timpang. PT Jurnalindo Aksara Grafika.Jakarta.
Washington D.C.Blair, J.P. 1991.Urban and Regional Economics.
Workshop dan Seminar Nasional Pengembangan Agropolitan sebagai StrategiPembangunan Perdesaan dan Wilayah secara Berimbang. Bogor
Published
2023-02-16
How to Cite
Purba, Y. Z. W., & Saleh, W. (2023). Transmigrasi Sebagai Upaya Pertanian. Jurnal Pengabdian Pasca Unisti (JURDIANPASTI), 1(1), 71-92. https://doi.org/10.48093/jurdianpasti.v1i1.132