Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)

Pengaruh Pemberian Tambahan Penghasilan Terhadap Kinerja Pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Mon, 18 Mar 2024 03:22:07 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemberian tambahan penghasilan terhadap kinerja pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Pegawai Pegawai BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian eksplanatori (explanatory research). Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan sumber daya manusia terhadap pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Hubungan antara sumber daya manusia dan kinerja pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan derajat keeratan yang sangat erat. Kinerja pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan dipengaruhi oleh sumber daya yang bersifat fisik dan non fisik.

Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Miskin (Studi tentang Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan di Kota Palembang)

Muhammad Yoga Jusri Pratama, Ahmad Mustain, Jumroh Jumroh — Mon, 18 Mar 2024 03:27:28 +0000

Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis faktor penyebab belum efektifnya implementasi kebijakan pemberdayaaan masyarakat miskin, melalui proses implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa,belum efektifnya implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin. Hal ini disebabkan, belum efektifnya 3 (tiga) faktor lingkungan implementasi, yaitu : 1)Aktor dan arena, dimana aspek utama penyebabnya, rendahnya partisipasi politikmasyarakat miskin. Disamping, keterbatasan kemampuan masyarakat miskin dalam mengelola potensi sumber daya yang tersedia dalam meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. 2)Struktur-struktur organisasi dan norma-norma birokrasi, dimana aspek utama penyebabnya, secara struktur kelembagaan tidak dikaitkan dengan kelembagaan masyarakat yang ada secara terkoordinasi dan terintegrasi. Disamping itu, komposisi anggaran dengan alokasi dari sumber APBN dan APBD menimbulkan ketidak sinkronisasian dalam penggunaan dana dalam Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan, 3)Jaringan-jaringan komunikasi dan mekanisme-mekanisme penyesuaian, dimana aspek utama penyebabnya, belum efektifnya komunikasi dan hubungan antara aktor dengan elit, stokeholders dan opinion leader. kurangnya frekwensi pertemuan dan penyampaian pesan pembangunan kepada masyarakat, belum sesuai dengan aspirasi, karakteristik dan budaya masyarakat daerah/lokal.

Analisis Kualitas Pelayanan Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (Npwp) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu

Mon, 18 Mar 2024 03:28:53 +0000

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan yang selama ini diberikan oleh KPP Pratama Palembang Seberang Ulu sesuai dengan harapan wajib pajak. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan dan menyajikan data secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 1)Teknik Wawancara, 2)Teknik Pengamatan/Observasi, 3)Teknik Dokumentasi. Sampel penelitian ini berjumlah 10 informan yang dianggap memahami dan dapat memberikan informasi yang benar menyangkut fokus dalam penelitian ini yaitu: 1)Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu (1 orang informan), 2)Staf dan pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu (5 orang informan), 3)Masyarakat non pengusaha/Karyawan yang mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (2 orang informan), 4)Masyarakat pengusaha yang mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (2 orang informan). Berdasarkan hasil penelitian pelayanan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu pada umumnya sudah baik dari dimensi Tangible, dimensi Reliability (Kehandalan), dimensi Responsiviness (Ketanggapan), dimensi Assurance (Jaminan), dan dimensi Emphaty (Empati)

Pengembangan Organisasi Melalui Nilai-Nilai Kepemimpinan Profetik

Harris Usman Amin — Mon, 18 Mar 2024 03:30:19 +0000

Artikel ini mencoba mendiskusikan pengembangan organisasi yang dilakukan lewat model kepemimpinan profetik. Nilai-nilai agama dan unsure transendensi yang menjadi cirri khas dalam kepemimpinan profetik dianggap sebagian ilmuwan bertentangan dengan paham positivistik (sains) dan jarang dibahas oleh para ahli. Melalui artikel ini nilai-nilai tersebut dihubungkan dengan nilai-nilai yang ada dalam pengembangan organisasi. Dari hasil review literature didapatkan kesimpulan bahwa nilai-nilai humanisasi, liberasi dan transendensi yang ada dalam kepemimpinan profetik mengandung nilai-nilai yang ada dalam pengembangan organisasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan model kepemimpinan profetik maka pemimpin sebenarnya juga melakukan pengembangan organisasi.

Implementasi Kebijakan Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Pada Desa Pasirjengkol Kabupaten Karawang

Rohayati Sintia Dewi, Hanny Purnamasari — Mon, 18 Mar 2024 03:33:00 +0000

Rehabilitasi rumah Tidak Layak Huni ini merupakan program yang ditujukan untuk keluarga miskin karena alasan ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan papan dan menempati rumah yang tidak layak huni berdasarkan kriteria tertentu yang alokasinya ditetapkan dengan keputusan pemerintah setempat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi program RUTILAHU di Desa Pasirjengkol, dengan menggunakan teori dari Merilee S. Grindle. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang objektif. Hasil dari penelitian ini bahwa program RUTILAHU di Desa Pasirjengkol belum mencapai target yang diharapkan oleh pemerintah desa, dikarenakan pembangunan RUTILAHU belum sepenuhnya merata, sesuai dengan rekapitulasi pembangunan RUTILAHU di Desa Pasirjengkol dimana pada tahun 2021-2022 baru sebanyak 17 unit rumah yang berhasil diperbaiki.

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 TAHUN 2010 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) (Studi di Kantor Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir)

Yuslainiwati Yuslainiwati, Edy Mawardi, David David, Dedi Arman, Yuliana Yuliana — Mon, 18 Mar 2024 03:34:25 +0000

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2010 tentang pedoman PATEN terhadap pelaksanaan PATEN di Kecamatan Tanjung Raja. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Aspek atau fokus penelitian ini adalah implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman PATEN di Kecamatan Tanjung Raja. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data kualitatif dari sumber primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2010 tentang pedoman PATEN di Kecamatan Tanjung Raja, telah memenuhi empat variabel pengukuran efektivitas implementasi suatu kebijakan publik menurut Teori George C. Edward III tersebut. Keempat variabel dimaksud antara lain komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap kecenderungan, dan struktur birokrasi.

Penerapan Disiplin Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan (Studi di Kantor Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang)

Suandi Suandi, Siti Fatimah, Indarsih Indarsih, Hendrarto Hendrarto, Kamsir Alam — Mon, 18 Mar 2024 14:21:56 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan disiplin kerja terhadap peningkatan kinerja pegawai pada Kantor Camat Ilir Timur Satu Kota Palembang serta untuk mengetahui kinerja pegawai pada Kantor Camat Ilir Timur Satu Kota Palembang ditetapkan informan penelitian yaitu Camat Ilir Timur Satu Kota Palembang, Sekretaris, dan 1 orang pegawai Kantor Camat Ilir Timur Satu Kota Palembang yang ditarik secara analisis kualitatif dengan maksud menggambarkan permasalahan yang diteliti, data dikumpulkan dengan cara wawancara dan mengedarkan kuesioner. Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Camat Ilir Timur Satu Kota Palembang dengan pertimbangan ingin mengetahui penerapan disiplin kerja dalammeningkatkan kinerja pegawai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan disiplin kerja terhadap peningkatan kinerja pegawai pada Kantor Camat Ilir Timur Satu Kota Palembang telah berlangsung dengan baik. Berdasarkan pembahasan dari penerapan disiplin dan kinerja pegawai yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yang berkembang dari masalah penelitian yaitu : Tingkat kedisiplinan pagawai dan Kinerja pegawai pada Kantor Camat Ilir Timur Satu Kota Palembang. Adapun saran-saran yang diberikan pada penelitian ini adalah terus meningkatkan kedisiplinan pegawai Kantor Camat Ilir Timur Satu Kota Palembang dapat dikategorikan sangat disiplin dan lebih optimal untuk menciptakan kinerja yang sehat sehingga diharapkan tercapainya efisiensi, efektivitas dan produktivitas yang tinggi.

Mekanisme Akuntabilitas Pelayanan Publik

Frisda Cahya Mareta, Firdaus Fakih — Mon, 18 Mar 2024 14:22:57 +0000

Akuntabilitas adalah istilah yang berasal dari bahasa inggris yaitu accountability, yang berarti pertanggung jawaban atau keadaan yang di mintakan pertanggung jawaban. empat dimensi akuntabilitas publik yang harus di penuhi oleh organisasi sektor public 1) Akuntabilitas kejujuran dan hukum, 2) Akuntabilitas proses, 3) Akuntabilitas program, 4) Akuntabilitas kebijakan eberapa metode untuk menegakkan akuntabilitas antara lain yaitu, control legislative yaitu dimana legislative melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan melalui diskusi dan sejumlah komisi didalamnya, jika komisi tersebut dapat berfungsi secara efektif maka dapat meningkatkan kualitas pembuatan keputusan dan mengawasi penyalahgunaan kekuasaan pemerintah melalui investigasi dan menegakkan kinerja. Kesimpulan pada artikel ini adalah 1) Untuk mewujudkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik maka harus didukung tersedianya secara memadai beberapa aspek seperti sumber daya aparatur/pegawai yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas, 2) Akuntabilitas merupkan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajiakan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi pertanggung jawaban, kepada pihak pemberi amanah, (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut