Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)

KINERJA DINAS DLHK KOTA PALEMBANG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI TPA SUKAWINATAN KECAMATAN SUKARAME PALEMBANG

Fauziyyah Rifqah Frezy — 2025-03-14

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang dalam pengelolaan sampah di TPA Sukawinatan, Kecamatan Soekarame, Palembang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini, pihak yang digunakan sebagai sumber data adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang dan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, petugas lapangan pengelolaan sampah. Teknik pengumpulan data adalah data primer berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian program dilakukan untuk target Dokumen JAKSTRADA yang mencapai 30%, capaian tahun 2023 sebesar 18% melalui sosialisasi kepada masyarakat sehingga peran bank sampah lebih optimal. Dana yang tersedia DLHK Kota Palembang adalah biaya operasional yang bersumber dari dana APBD yang digunakan untuk BBM, gaji 55 karyawan. Kinerja pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam mengangkut sampah dari TPA sementara menggunakan sistem pembuangan terbuka dan pengolahan lanjutan menggunakan sistem pembuangan terbuka. Proses pengelolaannya diawali dengan dipisahkan terlebih dahulu di bank sampah dan dilanjutkan dengan pengiriman ke TPA Sukawinatan. Sebagian limbah digunakan sebagai kerajinan tangan dan kompos.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN JURU PARKIR LIAR DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG (Studi Pada Indomaret Parameswara dan Indomaret Kemang Manis)

Yuliana Yuliana — 2025-03-14

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan penertiban juru parkir liar di Dinas Perhubungan Kota Palembang?. Penelitian ini adalah kualitatif. Fokus penelitian ini berada di Dinas Perhubungan Kota Palembang. Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penertiban juru parkir liar di Dinas Perhubungan Kota Palembang belum terlaksana secara maksimal. Dikarenakan masih terdapat beberapa indikator yang belum tercapai, yaitu: 1) Kesulitan teknis, 2) Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran, 3) Kejelasan isi kebijakan, 4) Kejelasan dan Konsistensi Aturan, 5) Kondisi ekonomi dan kemajuan teknologi

ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK PENGENTASAN KEMISKINAN ERA PRESIDEN JOKO WIDODO TAHUN 2014-2024

Dila Andini Suardini — 2025-03-14

KEBIJAKAN CUKAI ROKOK SEBAGAI INSTRUMEN FISKAL: STUDI KUALITATIF TENTANG DAMPAK KONSUMSI DAN PENERIMAAN NEGARA DI INDONESIA

Frederic Kornelius Marbun — 2025-03-14

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kebijakan cukai rokok di Indonesia sebagai instrumen fiskal, serta dampaknya terhadap konsumsi rokok dan penerimaan negara. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menggali pandangan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, industri rokok, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat umum, dalam rangka menilai efektivitas penerapan kebijakan cukai rokok. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber kunci yang berperan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sementara data sekunder diperoleh melalui studi literatur, laporan pemerintah, dan analisis dokumen kebijakan yang relevan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan cukai rokok telah berhasil mengurangi konsumsi rokok secara signifikan, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, di sisi lain, terdapat peningkatan peredaran rokok ilegal yang menjadi tantangan tersendiri bagi upaya pengendalian konsumsi. Dari perspektif penerimaan negara, cukai rokok menjadi salah satu kontributor terbesar dalam pendapatan fiskal Indonesia. Kenaikan tarif cukai yang konsisten dinilai mampu menekan prevalensi perokok, namun kebijakan ini harus diimbangi dengan upaya pengawasan yang lebih ketat dan efektif terhadap peredaran rokok ilegal. Selain itu, diperlukan kerangka kebijakan yang lebih komprehensif agar kebijakan fiskal ini tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi semata, melainkan juga mampu memaksimalkan dampak positifnya terhadap kesehatan masyarakat secara luas.

EFEKTIVITAS PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN BANJIR DI KOTA PALEMBANG (STUDI KASUS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALEMBANG)

Shelly Pramesti Syaqilla Istamal — 2025-03-14

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas pengendalian dan pencegahan banjir oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Purposive Sampling. Data diperoleh dari Jabatan Fungsional Teknik Irigasi Kantor PUPR melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasilnya menunjukkan bahwa Dinas PUPR telah melaksanakan program seperti pembangunan embung, pintu air, stasiun pompa, dan pemeliharaan drainase, yang mengurangi titik banjir. Namun, masyarakat dan LSM Kawal Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (KAWALI) menganggap program ini belum optimal, terutama saat hujan deras, dengan pelibatan masyarakat yang kurang. Solusi yang diusulkan meliputi evaluasi bersama, peningkatan transparansi, dan kolaborasi untuk memperbaiki strategi pengendalian banjir.

IMPLEMENTASI PP NO.7 TAHUN 2021 DALAM MENDUKUNG UMKM DI KOTA PALEMBANG

Yola Adikara Permata — 2025-03-14

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Palembang dan Dalam skripsi ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan cara mengamati dan terlibat langsung dalam fenomena yang sedang terjadi dan melakukan inovasi dalam situasi sosial, kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn untuk melakukan analisis terdapat lima (5) indikator, yaitu (1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan, upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi & UMKM Kota Palembang untuk membantu kelompok UMKM berupa pemberian program sosialisasi dan BIMTEK agar masyarakat UKM di Kota Palembang maju dan berkembang dan masalah dalam bentuk barang atau dana di dukung oleh pusat atau pemerintah, (2) Sumber Daya, dinas ini memberikan sumber daya akhir yang bekerja sama dengan BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Kota Palembang dibatasi sesuai aturan yaitu maksimal tiga juta tanpa agunan, sedangkan bank lain maksimal dua ratus lima puluh juta tanpa agunan. (3) Pelaksanaan Kegiatan dan Komunikasi Antar Organisasi, (4) Karakteristik Agen Pelaksana, karakteristik utama bagian yang efektif dalam mendukung UKM adalah membantu mengembangkan, memajukan dan mensukseskan UKM Kota Palembang dengan mengadakan pameran-pameran di Kota Palembang maupun di luar Kota Palembang, (5) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik, bahwa politik tidak ada kaitannya dengan dinas koperasi & UKM Kota Palembang yang lebih banyak terlibat dalam pemerintahan dan (6) Sikap/Kecenderungan (Disposisi) Para Pelaksana, bahwa SPAP merupakan pinjaman modal tetapi dari pihak bank hanya meminta data saja. Dan dinas berperan sebagai perantara atau jembatan bagi UKM dan dinas. Dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang sudah berjalan cukup baik dan menunjukkan bahwa Dinas Koperasi & UMKM Kota Palembang telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayahnya. Melalui penerapan kebijakan yang berfokus pada pelatihan, penjangkauan, dan kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga lainnya, mereka berusaha memperkuat ekosistem UMKM. Meskipun menghadapi tantangan seperti kurangnya sumber daya dan keterbatasan keuangan, dinas ini terus berusaha untuk meningkatkan kinerja dan mendukung pertumbuhan UKM di Kota Palembang. Dengan tiga (3) saran, yaitu (1) Memperkuat Pelatihan dan Pendampingan, (2) Memperkuat Akses Pembiayaan, dan (3) Menjalin Kemitraan dengan Pihak Swasta.

ADAPTASI MADRASAH IBTIDAIYAH DALAM KURIKULUM BELAJAR MANDIRI

Riantofani Riantofani — 2025-03-15

Pendidikan di Indonesia mengalaMatrasah Ibtidayahperkembangan signifikan dengan diperkenalkannya Kurikulum Merdeka Belajar, yang bertujuan meningkatkan kompetensi siswa, termasuk komunikasi, kreativitas, kolaborasi, dan berpikir kritis. Kurikulum ini bukan sekedar penggabungan antara Kurikulum 2013 dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, melainkan pendekatan baru yang dirancang untuk mengatasi tantangan era revolusi industri 4.0. Penelitian ini bertujuan menganalisis adaptasi Madrasah Ibtidaiyah Negeri 8 Aceh Besar terhadap Kurikulum Merdeka Belajar. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adaptasi kurikulum ini meningkatkan inovasi dalam metode pengajaran dan keterlibatan siswa, meskipun masih ada tantangan dalam pengawasan kemajuan siswa dan kebutuhan pelatihan guru. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua untuk mencapai keberhasilan sinkronisasi. Dengan deMatrasah Ibtidayahkian, Madrasah Ibtidaiyah berpotensi memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, sekaligus mempersiapkan siswa menghadapi tantangan globalisasi. Adaptasi yang efektif terhadap kurikulum baru ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih responsif dan mendukung perkembangan individu secara holistik.

PENGARUH REFORMASI BIROKRASI TERHADAP KINERJA PELAYANAN KELURAHAN KARANG ANYAR KOTA PALEMBANG

Umi Purwanti — 2025-03-15