Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)

Peran Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan Kota Malang Dalam Pengembangan Usaha Mikro Pada Sentra Industri Keramik Dinoyo

2025-10-23T03:24:31+00:00

Pengembangan UMKM memiliki peran penting dalam kemajuan suatu negara. Negara yang maju adalah negara yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan sektor ekonomi, baik formal maupun informal, guna memastikan pemerataan pendapatan bagi warganya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peran Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang dalam pengembangan usaha mikro di Sentra Industri Keramik Dinoyo. Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan metode studi kasus, serta menggunakan pengumpuan data sekunder dan primer. Analisis data dilakukan dengan model Miles, Huberman & Saldana (2014), yang mencakup pengumpulan, kondensasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Untuk menganalisis keberhasilan peran pemerintah, penelitian ini menggunakan teori Gede Diva, yang mencakup tiga indikator: (1) Peran Pemerintah sebagai Fasilitator, (2) Peran Pemerintah sebagai Regulator, (3) Peran Pemerintah sebagai Katalisator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai hambatan yang dihadapi, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, alat produksi kurang memadai, akses jalan sempit dan minimnya lahan parkir, serta penurunan jumlah pengrajin akibat kurangnya regenerasi, karena banyak generasi muda memilih bekerja di luar kota. Hal ini menyebabkan kelangkaan penerus usaha dan minimnya sumber daya pengrajin.

Model Reformasi Birokrasi Berbasis Digital Melalui Penerapan Aplikasi Sidemang Kantor Kelurahan Kota Palembang

2025-10-23T03:24:21+00:00

Reformasi Birokrasi merupakan bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan khususnya, pelayanan Publik dimana transformasi digital dalam sistem pemerintahan Indonesia akan menyeluruh guna menunjang pelayanan publik yang optimal. Transformasi digital pemerintah ini bukan sekedar adopsi teknologi tapi merupakan perubahan yang menyeluruh, yang mencakup transformasi serta tata kelola sistem Pemerintahan dari mulai proses bisnis sumber daya manusia dan pemanfaatan infrastruktur. Tujuan penelitian ini adalah untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan di kelurahan, memudahkan masyarakat dalam memantau perkembangan berkas dari mulai diajukan, diproses, dan dibubuhkan TTE tersertifikasi dari BSrE, menghemat waktu, memberi pelayanan di kelurahan yang mudah, cepat, dan efisien. Penelitian ini juga menjelaskan sangat pentingnya reformasi birokrasi dalam pelayanan publik digital terutama dalam penerapan Aplikasi Sidemang kelurahan yang ada di Kota Palembang. Digitalisasi pelayanan publik tersebut telah diimplementasikan kepada masyarakat di 107 kelurahan yang ada di Kota Palembang. Sebelum adanya digitalisasi pelayanan publik masyarakat mengajukan pembuatan surat-surat keterangan di kelurahan secara manual dengan cara mendatangi langsung kantor kelurahan dengan membawa berkas-berkas persyaratan. Proses tersebut membutuhkan waktu yang lebih lama dan informasi terkait dengan pelayanan di kecamatan dan di kelurahan lebih lambat diterima oleh masyarakat. Sesudah adanya penerapan Aplikasi Sidemang masyarakat dapat mengajukan pembuatan surat-surat keterangan di kecamatan dan kelurahan melalui aplikasi Sidemang mobile (Android) dan berbasis web dengan mudah dan cepat. Proses tatap muka dengan operator kelurahan hanya dilakukan di proses verifikasi oleh petugas kelurahan saat berkas sudah selesai diproses.

Problematika Sistem Informasi Desa Dalam Keterbukaan Informasi Publik

2025-10-23T03:23:59+00:00

Implementasi sistem informasi publik merupakan langkah untuk mewujudkan desa yang mandiri. Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) berbasis website di Desa Kalibuaya dimulai sejak 2019 dengan tujuan utama untuk mempermudah pelayanan dan mewujudkan transparansi anggaran desa. Meskipun sistem ini menyediakan akses informasi secara real-time, masih terdapat kendala dalam partisipasi dan pemahaman masyarakat terkait penggunaan teknologi. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapan SID melalui website di Desa Kalibuaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari sekretaris Desa Kalibuaya sebagai operator website dan masyarakat Desa Kalibuya, pemilihan informan ini dilakukan dengan metode purposive sampling. Berdasarkan teori Edward (1980), terdapat empat aspek utama yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan: 1) Komunikasi antara pihak desa dan masyarakat melalui website SID belum efektif karena rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengaksesnya. 2) Struktur birokrasi berjalan dengan baik, di mana peran dan tanggung jawab perangkat desa sesuai dengan SOP. 3) Kualitas sumber daya manusia sangat memengaruhi implementasi SID berbasis website di Desa Kalibuaya, dengan partisipasi masyarakat yang pasif menjadi hambatan utama. 4) Pengelolaan website Desa Kalibuaya dilakukan oleh Sekretaris Desa, dan desa telah menunjukkan kesiapan dalam hal ini. Selain itu, teori Meutiah (2008) mengenai transparansi digunakan untuk menjelaskan bahwa kurangnya pemahaman yang diberikan kepada masyarakat terkait penggunaan website menyebabkan kesalahpahaman dalam transparansi anggaran desa.

Implementasi Penggunanaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Durensewu Kabupaten Pasuruan

2025-10-24T03:21:47+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis pelaksanaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Durensewu, Kabupaten Pasuruan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Informan dipilih menggunakan metode purposive sampling, yakni penentuan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu. Informan penelitian meliputi Kepala Desa, Bendahara Desa, Ketua BPD, serta warga Desa Durensewu. Teknik analisis data, yang mencakup proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian informasi, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Dana Desa dalam kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Durensewu masih belum berjalan secara optimal. Beberapa hambatan yang ditemukan antara lain: (1) kurang meratanya penyebaran informasi kepada masyarakat sehingga tidak semua warga mengetahui adanya proyek pembangunan, (2) minimnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang konstruksi, sehingga desa perlu mengundang tenaga ahli dari luar, serta (3) penjadwalan kegiatan pembangunan yang tidak tepat karena dilaksanakan pada musim hujan, yang berdampak pada keterlambatan dan tambahan anggaran akibat kerusakan atau perlindungan proyek. Oleh karena itu, pemanfaatan Dana Desa di Desa Durensewu belum sepenuhnya berjalan efektif dan masih membutuhkan peningkatan dalam aspek perencanaan maupun pelaksanaannya.

Development Of Local Government Bureaucracy Capacity To Improve Public Service Performance (Study In Palembang, South Sumatra Province)

2025-10-24T03:22:01+00:00

With the establishment of autonomous regions, the distance between public services and the community has narrowed, which is expected to lead to improved service quality. It is also anticipated that all local government stakeholders will experience the benefits more directly. The need and demand for high-quality public services are urgent and must be addressed by the government. Public services should be provided and distributed in accordance with the diverse needs of the state, individuals, residents, communities, and citizens. Therefore, governments have an ongoing obligation to pursue policy innovations to ensure that service delivery meets the various demands of society, thereby improving both quality and impact. This research focuses on the performance of the local government bureaucracy in Palembang City, South Sumatra Province, during the 2023–2024 period. Specifically, it examines public services in four key areas: clean water provision, healthcare, population administration, and licensing services. A qualitative approach with descriptive analysis was employed, comparing the results of interviews with 12 informants against available documented data. The findings indicate that public service performance in Palembang City does not align with the expectations and needs of the community. This underperformance is primarily attributed to the low bureaucratic capacity of the city government, encompassing individual, organizational, and systemic deficiencies. Additionally, weak political will from leadership, limited community participation, and the presence of obstructive structural factors further hinder effective service delivery.

Peran Kepemimpinan Keuchik Dalam Meningkatkan Partisipasi Sosial Aparatur Gampong

2025-10-24T06:45:32+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepemimpinan keuchik dalam meningkatkan partisipasi sosial aparatur gampong, dengan studi kasus di Gampong Surien, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen, penelitian ini menemukan bahwa kepemimpinan keuchik yang proaktif, komunikatif, dan inklusif mampu meningkatkan keterlibatan aparatur dalam program pembangunan gampong. Strategi yang diterapkan meliputi pertemuan rutin, pelatihan aparatur, pemanfaatan teknologi informasi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara kualitas kepemimpinan keuchik dan tingkat kepercayaan serta partisipasi sosial masyarakat. Tantangan utama yang dihadapi meliputi rendahnya kesadaran sebagian masyarakat, perbedaan kepentingan, dan keterbatasan sumber daya. Temuan ini menegaskan pentingnya kepemimpinan partisipatif sebagai kunci keberhasilan pembangunan di tingkat gampong.

Implementasi PP No.7 Tahun 2021 Dalam Mendukung UMKM Di Kota Palembang

2025-10-23T03:24:10+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah diimplementasikan dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang mencakup enam indikator utama, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, pelaksanaan kegiatan dan komunikasi antarorganisasi, karakteristik pelaksana, lingkungan eksternal, serta sikap atau disposisi pelaksana kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung UMKM, di antaranya melalui pelatihan (BIMTEK), sosialisasi, serta penyediaan bantuan permodalan tanpa agunan bekerja sama dengan BPR dan lembaga keuangan lainnya. Selain itu, dinas aktif menyelenggarakan pameran di dalam dan luar kota sebagai strategi pemasaran produk UMKM. Pelaksanaan kebijakan cenderung bebas dari intervensi politik dan dilaksanakan secara teknokratis. Dinas juga berperan sebagai perantara antara pelaku UMKM dan pihak perbankan dalam pengajuan pembiayaan usaha. Secara umum, implementasi kebijakan dinilai telah berjalan cukup baik, meskipun masih menghadapi kendala dalam hal keterbatasan sumber daya dan anggaran. Untuk meningkatkan efektivitas dukungan terhadap UMKM, direkomendasikan tiga langkah utama, yaitu: penguatan pelatihan dan pendampingan, perluasan akses permodalan, serta pengembangan kemitraan strategis dengan sektor swasta.

Efektivitas Alokasi Dana Gampong Dalam Meningkatkan Pemerintahan Di Kuta Tuha, Aceh Jaya

2025-10-24T06:46:02+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG) di Gampong Kuta Tuha, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, dengan fokus pada pembinaan aparatur, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ADG belum optimal, ditandai dengan rendahnya peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur, kurangnya perencanaan berbasis peraturan perundang-undangan, dan lemahnya penerapan prinsip transparansi serta akuntabilitas. Dampak dari kondisi ini adalah terbatasnya kemampuan aparatur dalam mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pembinaan berkelanjutan, pelatihan aparatur, serta penguatan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADG.

Efisiensi Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Akademik Di Politeknik Pariwisata Palembang

2025-10-26T11:56:39+00:00

Efisiensi merupakan salah satu indikator utama keberhasilan penerapan e-Government dalam meningkatkan pelayanan publik, termasuk pada sektor pendidikan tinggi vokasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efisiensi penerapan e-Government dalam pelayanan akademik di Politeknik Pariwisata Palembang. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik sampling jenuh, sehingga seluruh 94 pegawai dijadikan responden. Instrumen penelitian berupa kuesioner berskala Likert yang diuji validitas dan reliabilitasnya, serta dianalisis menggunakan SPSS versi 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-Government di Politeknik Pariwisata Palembang cukup efisien dalam mempercepat pelayanan akademik dan mengurangi biaya administrasi, namun masih terhambat oleh keterbatasan infrastruktur jaringan, ketidaksesuaian kompetensi pegawai, serta rendahnya pemanfaatan fitur layanan. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan efisiensi e-Government dipengaruhi oleh integrasi teknologi, kapasitas sumber daya manusia, dan budaya organisasi dalam memanfaatkan sistem.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Disiplin Kerja Pegawai Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

2025-10-26T11:55:52+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi disiplin kerja pegawai di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025. Disiplin kerja merupakan aspek krusial dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, terutama dalam sektor pemerintahan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin kerja pegawai dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu kejelasan tujuan dan kompetensi pegawai, kepemimpinan yang memberikan teladan, sistem kompensasi yang proporsional, efektivitas mekanisme pengawasan, serta ketegasan dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran disiplin. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa kepemimpinan dan pengawasan memiliki pengaruh yang signifikan dalam membangun budaya disiplin di lingkungan kerja, sementara sistem kompensasi yang belum optimal dapat menjadi hambatan dalam mempertahankan kedisiplinan pegawai. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan adanya penguatan sistem pengawasan, optimalisasi kesejahteraan pegawai, serta kepemimpinan yang lebih adaptif dan akuntabel guna menciptakan lingkungan kerja yang lebih disiplin dan profesional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam perumusan kebijakan peningkatan disiplin kerja di instansi pemerintahan.