Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)

PENGUATAN KEBIJAKAN PERCEPATAN PENURUNAN KEMISKINAN DI KOTA LUBUK LINGGAU

2026-09-14T04:17:02+00:00

Penelitian ini mengkaji secara mendalam strategi kebijakan percepatan penurunan kemiskinan di Kota Lubuk Linggau melalui tiga fokus: (1) pelaksanaan kebijakan dan strategi pengentasan kemiskinan; (2) faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan; dan (3) interaksi stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan. Penerapan komprehensif seluruh sembilan indikator teori implementasi Merilee S. Grindle (1980) dalam konteks tata kelola kemiskinan kota menengah di Sumatera Selatan yang belum pernah diteliti secara spesifik, serta pengembangan Integrated Poverty Governance Framework (IPGF) sebagai model rekomendasi operasional terlokalisasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus tunggal mendalam. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam terhadap 12 informan kunci, dan studi dokumentasi, dianalisis menggunakan model interaktif Miles et al., (2014) dengan triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan menghadapi hambatan kritis pada enam dari sembilan indikator Grindle, keterwakilan kepentingan kelompok miskin yang terbatas, dominasi bantuan sosial atas pemberdayaan struktural, target perubahan yang tidak didukung strategi transformatif, dispersi kewenangan pengambilan keputusan, rasio pendamping UMKM yang tidak memadai (1:4.605), dan ego sektoral OPD yang melemahkan koordinasi. Penelitian ini merekomendasikan reformasi TKPKD berbasis impact governance, pembangunan Sistem Informasi Kemiskinan Terpadu (SIKT), pendirian Rumah UMKM, dan pelembagaan kemitraan multi-pihak.

EFEKTIVITAS PROGRAM EVENING HOURS DALAM PERSPEKTIF TEORI DUNCAN: STUDI PADA LAYANAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TIMUR

2026-09-14T04:17:11+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program " Evening Hours " pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Meskipun Provinsi Jawa Timur memiliki Tingkat Gemar Membaca (TGM) yang tinggi secara nasional, pelaksanaan layanan malam ini masih menghadapi berbagai tantangan, di antaranya jumlah pengunjung yang lebih rendah dibandingkan dengan jam operasional reguler. Dengan menggunakan teori efektivitas Duncan, penelitian ini mengevaluasi tiga dimensi utama, yaitu Pencapaian Tujuan (Goal Achievement), Integrasi (Integration), dan Adaptasi (Adaptation). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak manajemen dan pengunjung, observasi lapangan, serta dokumentasi data kunjungan selama periode 2025–2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini belum berjalan secara optimal. Dari aspek Pencapaian Tujuan, belum adanya target kinerja yang terukur menyebabkan keberhasilan program sulit diukur secara kuantitatif. Dari aspek Integrasi, meskipun koordinasi internal telah berjalan dengan baik, sosialisasi kepada masyarakat masih belum merata sehingga banyak calon pengguna yang belum mengetahui keberadaan layanan tersebut. Dari aspek Adaptasi, perpustakaan menghadapi kendala teknis berupa pencahayaan yang kurang memadai untuk kegiatan membaca pada malam hari serta tingginya biaya operasional listrik dan pendingin ruangan yang tidak sebanding dengan jumlah pengunjung. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan target jumlah pengunjung yang jelas, penerapan strategi promosi yang lebih agresif, serta peningkatan fasilitas untuk meningkatkan efisiensi energi dan kenyamanan pengunjung.

EFEKTIVITAS PROGRAM BE SMART SEBAGAI UPAYA PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN TINGGI DI KOTA MADIUN

2026-09-14T04:16:54+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program Be Smart (Beasiswa Mahasiswa Rakyat) sebagai upaya pemerataan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu di Kota Madiun. Program Be Smart dikelola oleh Dinas Pendidikan Kota Madiun berdasarkan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 47 Tahun 2025 tentang Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis efektivitas mengacu pada teori Duncan (1973) yang mencakup tiga dimensi: pencapaian tujuan (goal achievement), integrasi (integration), dan adaptasi (adaptation). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga dimensi tersebut belum berjalan secara optimal. Pada dimensi pencapaian tujuan, terdapat kendala keterlambatan pencairan dana dan ketidakakuratan data DTSEN sebagai dasar penetapan sasaran. Pada dimensi integrasi, sosialisasi program belum merata terutama di wilayah pinggiran sehingga banyak calon penerima mengetahui program dari sesama rekan, bukan dari sosialisasi resmi. Pada dimensi adaptasi, meskipun dinas telah melakukan tiga kali perubahan regulasi, kendala teknis website pendaftaran dan keterbatasan akses digital masih dialami kelompok sasaran utama.

SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW: REFORMASI MANAJEMEN PUBLIK DALAM REGULASI DAN TATA KELOLA PERTAMBANGAN BATUBARA (STUDI KASUS MUSI BANYUASIN, SUMATERA SELATAN)

2026-09-17T03:33:55+00:00

Penelitian ini bertujuan mengkaji secara sistematis reformasi manajemen publik dalam konteks regulasi dan tata kelola pertambangan batubara di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR), studi ini menganalisis 35 artikel ilmiah yang dipublikasikan antara tahun 2015–2025. Temuan menunjukkan bahwa implementasi reformasi manajemen publik di sektor pertambangan Musi Banyuasin menghadapi tantangan serius: lemahnya koordinasi antar lembaga, tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta kapasitas sumber daya manusia yang belum memadai. Studi ini mengidentifikasi empat dimensi utama reformasi: (1) reformasi kelembagaan, (2) penguatan regulasi, (3) peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta (4) pemberdayaan masyarakat lokal. Implikasi kebijakan penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara New Public Management (NPM) dan Good Governance sebagai kerangka reformasi komprehensif untuk mewujudkan tata kelola pertambangan yang berkelanjutan.

POTRET DARI TEPIAN: PEREBUTAN RUANG KOTA DAN PERGESERAN INSTRUMEN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAMPUNG SUBALTERN DI JAKARTA UTARA TAHUN 2016-2019

2026-09-14T04:16:28+00:00

Jakarta Utara, merupakan salah satu wilayah yang menyimpan cerita bagi setiap dinamika pertumbuhan kota?termasuk ragam interaksi, kompetisi dan kohesi di dalamnya. Sebagai wilayah dengan 80 RW kumuh pada tahun 2017, serta kepadatan penduduk yang mencapai 29.358 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2024, wilayah Jakarta Utara menjadi target bagi ragam praktik penggusuran yang secara intensif dilakukan pada tahun 2016. Kondisi ini menciptakan perlawanan dan perebutan hak atas tempat tinggal yang menghadapkan masyarakat dan pemerintah dalam relasi kuasa yang asimetris. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, penelitian ini bermaksud mengungkap praktik paradoks kebijakan pembangunan kota, serta dinamika interaksinya dengan masyarakat subaltern kampung miskin kota di Jakarta Utara. Berbasis pada teori produksi ruang menurut Henry Lefebvre dan intrumen kebijakan menurut Michael Howlett, artikel ini menemukan bahwa terjadi perlawanan yang sistematis dari masyarakat kampung subaltern terhadap kebijakan pengelolaan kampung yang terbagi dalam tiga kelompok analisis, yakni spatial practice, representation of space, dan spaces of representation. Dalam perkembangannya, pada tahun 2018-2019 ragam pergolakan yang muncul tersebut telah merubah instrumen kebijakan pengelolaan kampung dari semula berbasis paksaan (compulsory) menjadi berbasis partisipasi sukarela (voluntary).

ANALISIS TRANSFORMASI LAYANAN PUBLIK MELALUI PORTAL EMAS DI KOTA PROBOLINGGO

2026-09-14T04:16:45+00:00

Transformasi digital merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Pemerintah Kota Probolinggo mengembangkan PORTAL EMAS (Probolinggo Smart Digital Melayani Masyarakat) sebagai inovasi pelayanan publik berbasis digital untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi digital melalui PORTAL EMAS dalam penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan dimensi Transformation Reasons, Transformation Objects, Transformation Process, dan Transformation Results yang dikemukakan oleh Mergel, Edelmann, dan Haug (2019). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital didorong oleh faktor eksternal, meliputi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), perkembangan teknologi, pandemi COVID-19, serta meningkatnya tuntutan masyarakat. Selain itu, transformasi juga dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas kerja dan pengelolaan administrasi. PORTAL EMAS telah mentransformasi proses pelayanan, produk layanan, hubungan antara pemerintah dan masyarakat, pemanfaatan teknologi, serta tata kelola pelayanan. Transformasi tersebut menghasilkan peningkatan efisiensi pelayanan, percepatan penyelesaian layanan, peningkatan transparansi, dan penguatan integrasi layanan. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan, antara lain rendahnya literasi digital masyarakat, fluktuasi pemanfaatan layanan, serta belum optimalnya kegiatan sosialisasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan literasi digital dan perluasan sosialisasi guna mengoptimalkan pemanfaatan PORTAL EMAS.

EVALUASI KEMITRAAN PEMERINTAH-SWASTA DALAM PENGELOLAAN WISATA DAERAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEPUASAN PENGUNJUNG

2026-09-17T03:33:45+00:00

Pengelolaan pariwisata di Kabupaten Garut masih menghadapi tantangan dalam menjaga kepuasan dan loyalitas pengunjung, khususnya pada destinasi wisata yang dikelola melalui kemitraan pemerintah dan swasta. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penerapan kerja sama pengelolaan wisata antara pemerintah dan pihak swasta serta menganalisis pengaruh kualitas layanan dan ekspektasi awal terhadap kepuasan dan loyalitas pengunjung di Hotel dan Taman Air Cipanas Indah. Penelitian menggunakan pendekatan gabungan kuantitatif dan kualitatif secara bertahap (sequential explanatory) melalui penyebaran kuesioner kepada 99 responden serta wawancara dengan pemerintah daerah, pengelola, dan pengunjung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan dan loyalitas pengunjung, sedangkan ekspektasi awal hanya memengaruhi kepuasan. Kepuasan pengunjung tidak berpengaruh langsung terhadap loyalitas karena loyalitas lebih dipengaruhi oleh nilai ekonomi dan fasilitas unggulan. Kerja sama pengelolaan wisata terbukti mampu menjaga keberlanjutan operasional dan meningkatkan pendapatan daerah, meskipun transparansi dan partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan.

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM DESA TANGGUH BENCANA: STUDI KASUS DESA MANDALASARI KABUPATEN GARUT

2026-09-14T04:16:19+00:00

Kabupaten Garut memiliki risiko bencana alam yang sangat tinggi. Pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia dalam upaya mitigasi, sehingga sinergi lintas sektor mutlak diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan program Desa Tangguh Bencana di Desa Mandalasari, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, menggunakan pendekatan tata kelola kolaboratif. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan studi kasus di desa percontohan tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan aktor garda terdepan, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif di Desa Mandalasari telah berjalan terpadu melalui proses musyawarah dan gotong royong yang sukses membangun kepercayaan warga. Namun, kondisi awal dan desain kelembagaan masih memerlukan penguatan akibat birokrasi yang kaku dan hambatan komunikasi lintas dinas. Hasil penelitian menunjukkan, tata kelola kolaboratif merupakan pendorong utama ketangguhan desa. Pemerintah daerah disarankan untuk lebih mengintegrasikan kebijakan lintas sektor agar program kesiapsiagaan dapat berkelanjutan.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MELALUI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PADA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA SELATAN

2026-09-17T03:30:44+00:00

Perlindungan tenaga kerja merupakan bagian penting dari kebijakan publik karena berkaitan dengan pemenuhan hak pekerja, keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, serta terciptanya hubungan industrial yang harmonis. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan perlindungan tenaga kerja melalui pengawasan ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan, mengidentifikasi faktor yang memengaruhi implementasi, menjelaskan hambatan, dan menguraikan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan informan yang terdiri atas pimpinan Dinas Tenaga Kerja, pejabat bidang pengawasan, pengawas ketenagakerjaan, staf, perwakilan perusahaan, serta tenaga kerja/buruh. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal. Komunikasi dilakukan melalui rapat, pengarahan, surat dinas, koordinasi, sosialisasi, pembinaan, pemeriksaan, dan komunikasi langsung. Sumber daya manusia, anggaran, sarana-prasarana, dan kewenangan tersedia, tetapi jumlah pengawas belum sebanding dengan luas wilayah dan banyaknya perusahaan. Disposisi pelaksana relatif mendukung melalui komitmen, profesionalisme, integritas, dan kepatuhan terhadap prosedur. Struktur birokrasi didukung SOP dan koordinasi, tetapi masih memerlukan penguatan terutama pada koordinasi dan tindak lanjut. Faktor penghambat paling dominan adalah keterbatasan sumber daya, sedangkan komitmen dan kompetensi pelaksana menjadi kekuatan utama. Upaya perbaikan perlu diarahkan pada penguatan sumber daya, pengawasan berbasis prioritas, komunikasi yang lebih luas, pembinaan perusahaan, pemanfaatan teknologi, dan tindak lanjut yang berkelanjutan

IMPLEMENTASI PROGRAM DESA KORPORASI SAPI DI KECAMATAN AIR KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN

2026-09-17T03:30:27+00:00

Program Desa Korporasi Sapi (DKS) merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam pengembangan peternakan berbasis korporasi petani yang diarahkan untuk meningkatkan produksi daging sapi, memperkuat kelembagaan ekonomi peternak, dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Program Desa Korporasi Sapi di Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta menjelaskan manfaat program bagi masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Informan penelitian berjumlah sembilan orang yang terdiri atas unsur pemerintah daerah, koperasi, pendamping, kelompok peternak, penyuluh pertanian, dan masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan media review, kemudian dianalisis melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan Kecamatan Air Kumbang sebagai lokasi program pada dasarnya tepat karena memiliki potensi peternakan dan kawasan perkebunan kelapa sawit. Komunikasi antar pihak berjalan melalui kunjungan, pelatihan, rapat koordinasi dan komunikasi melalui media digital, walaupun komunikasi dari anggota kelompok kepada pembina masih perlu diperkuat. Dukungan sumber daya finansial anggota cukup baik, sedangkan kualitas sumber daya manusia masih membutuhkan penguatan kapasitas manajerial. Disposisi pelaksana tergolong baik dan ditunjukkan melalui komitmen desa, pemerintah, koperasi, pendamping, serta kelompok peternak. Struktur kelembagaan melalui Koperasi Dekopi Aka Jaya juga telah terbentuk. Namun, implementasi belum mencapai tujuan sebagai sentra produksi daging secara optimal karena masalah kesehatan ternak, kegagalan sebagian inseminasi buatan, keterbatasan jaringan pasar, kondisi jalan, fluktuasi ketersediaan pakan akibat musim, dan belum berhasilnya pemanfaatan pelepah sawit sebagai pakan. Program tetap memberikan manfaat ekonomi dan sosial, termasuk tambahan pendapatan, pemanfaatan kotoran sapi sebagai pupuk organik, penguatan kerja sama, dan potensi pengurangan biaya pada usaha perkebunan. Penguatan pendampingan, pelatihan manajemen, kesehatan ternak, pakan, pemasaran, dan pengawasan berkelanjutan diperlukan agar program lebih mandiri dan berkelanjutan.