IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS POKOK , FUNGSI DAN TATA KERJA PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG

Abstract

Implementasi kebijakan peraturan Walikota Palembang nomor 57 tahun 2016 tentang tugas pokok fungsi dan tata kerja pada Dinas Perhubungan Kota Palembang belum efektif dan efisien karena tidak didukung sumberdaya manusia yang profesional serta proses dan prosedurnya masih berbelit-belit dan terlalu birokratis.  Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Palembang 57 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, wawancara mendalam dan observasi. Sedangkan analisisnya menggunakan metode kualitatif dengan pola pikir inductive analysis yang diimbangi dengan rasionalisasi synthesis analysis. Pisau analisisnya menggunakan Teori Konsep Kebijakan, Manajemen Strategi. Dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Palembang 57 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Fungsi Dan Tata Kerja Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang tersebut belum dibarengi dengan Sosialisasi dan Pembinaan yang berkesinambungan, serta Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi yang berkelanjutan. Penyebaran tugas pada beberapa unit dalam implementasi kebijakan dalam satu organisasi hanya untuk memberikan kekhususan dan membentuk keahlian dari implementor.